Aneh, WNA Jadi Buruh Pabrik

0

 

RADAR PALEMBANG – Pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) awal tahun ini, arus tenaga kerja asing (WNA) yang masuk ke tanah air kian deras. Sejumlah perusahaan asing yang berada di dalam negeri kian rajin merekrut tenaga kerja dari luar tanpa batas. Posisi paling bawah pun, seperti buruh pabrik, kini diisi tenaga kerja asing.

Hal ini terjadi di Sumsel. Ratusan karyawan Pabrik Karet PT Sri Trang Lingga Indonesia (SLI), sejak sepekan terakhir melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kesamaan hak yang diberikan perusahaan, antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, Rudi Septianto, Rabu (23/11) mengatakan, banyak perbedaan hak yang diberikan perusahaan (PT SLI) bagi tenaga kerja asing yang ada di perusahaan tersebut. Padahal, jabatan serta pekerjaan yang dikerjakan sama dengan tenaga kerja lokal. “Kami menuntut perusahaan untuk memberikan klarifikasi serta keterangan yang transparan terkait penempatan tenaga kerja asing di PT SLI ini,” katanya, Rabu (23/11).

Untuk diketahui, sebelumnya PT SLI merupakan milik pengusaha lokal asal Sumsel. Namun, kemudian perusahaan yang beroperasi di Keramasan  Palembang tersebut telah dibeli oleh Thailand.

Dikatakan Rudi, tenaga kerja asing yang bekerja bukan sepenuhnya merupakan tenaga ahli sesuai dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. “Bahkan ada juga yang menjadi sekedar pengawas dan buruh produksi di pabrik. Tapi fasilitas dan gaji yang mereka terima jauh berbeda dengan tenaga kerja lokal,” katanya.

Pria yang saat ini menjadi karyawan perusahaan milik investor asal Thailand tersebut mengaku, saat ini di PT SLI memiliki sekitar 1.200 karyawan. Nah, dari jumlah tersebut 70 orang karyawan berasal dari Thailand, jabatan pekerjaan yang dimiliki pun berbeda-beda, dari level pimpinan, manager hingga buruh pabrik produksi. “Nah yang jadi pertanyaan kami, apakah buruh pabrik juga harus didatangkan dari luar negeri,” katanya.

Maka dari itu, sejak awal pekan ini pihaknya melakukan aksi unjuk rasa, seperti ke DPRD dan Pemerintah Kota Palembang, dengan harapan perusahaan dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti tuntutan yang diberikan karyawan.

Tuntutan tersebut meliputi, pemeriksaan (keterbukaan) terhadap Rencana Penggunaan Tenga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahaan, K3, kemudian mengenai realisasi bonus tahunan, dan pemerataan uang makan di tingkat buruh. “Seperti uang makan, selama ini seolah dibeda bedakan ada yang menerima ada yang tidak. Padahal sama-sama pekerja,” katanya.

Akibat dari aksi ini, kata Rudi, sejak Senin (21/11), sekitar 150 karyawan yang mengikuti aksi unjuk rasa tidak diperkenankan masuk ke dalam area pabrik. mereka hanya diperbolehkan tetap mengisi absesndi di perusahaan. “Tidak tahu apa yang perusahaan inginkan, yang jelas kami tidak diperkenankan bekerja, hingga terlunta-lunta tanpa kejelasan,” katanya.

Sementara itu, sumber koran ini menyebutkan, sejumlah tenaga kerja asing yang bekerja di PT SLI tersebut menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Sebab, diduga izin yang dimiliki merupakan izin wisata bukan izin bekerja (Kitas).

Namun, hal ini menurutnya seolah lepas dari pantauan instansi terkait. “Sangat disayangkan memang, disaat tenaga kerja local seolah tidak dihargai di negerinya sendiri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (Fosarkim) Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Sarwono T Indrijanto, mengatakan, terkait dugaan adanya TKA ilegal di PT SLI pihaknya belum menerima laporan secara resmi. “Kami belum ada laporan. Mungkin ini jadi bahan kami untuk diselidiki,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi, TKA yang dilaporkan PT SLI setiap bulannya, saat ini ada 52 TKA. Dimana, kesemuanya itu rutin dilaporkan. “Dari data ada 52 TKA, dan asalnya akan kita cek lagi banyak dari negara mana,” katanya.

Sarwono menerangkan, harus ada penyidikan terkait TKA ilegal yang diketahui menggunakan paspor palsu. Tapi sebenarnya, semua data sudah ada di Disnaker. “Perlu dipilah lagi jumlah orang asing yang berkunjung ke Palembang, baik asal negara dan keperluan. Tapi semua itu pasti bisa ditelusuri,” katanya.

Tidak Ada TKA Ilegal

Berdasarkan prosedur yang ada, jika memang ditemukan ada TKA ilegal di PT SLI, maka yang menjadi penjamin adalah perusahaan itu sendiri. Artinya, tidak hanya TKA yang melanggar hukum, perusahaan juga telah melakukan pelanggaran. “Sesuai dengan prosedur, PT SLI memiliki tanggung jawab. Jadi jika ditemukan ada TKA Ilegal, pasti ada sanksi,” katanya.

Kantor Imigrasi Kelas IA Palembang mencatat, dari Januari hingga Oktober 2016, jumlah warga asing asal Thailand yang diterima, ada 49 orang berdasarkan ITAS yang dikeluarkan. Ada 42 laki-laki dan 7 perempuan. Berdasarkan pengurangan data izin tinggal dengan jangka waktu yang sama dengan pemberian izin tinggal, berjumlah 36 orang.

Sementara, untuk angka kunjungan wisata sampai Oktober, berjumlah tujuh orang laki-laki dan perempuan yang berasal dari negara yang sama pemilik mayoritas saham PT SLI.

Dikonfirmasi terpisah, Hermanto perwakilan PT SLI mengatakan, pihaknya sudah melimpahkan seluruh permasalahan ini kepada Disnaker Kota Palembang. “Saya tidak bisa memberikan keterangannya, silahkan langsung ke Disnaker saja,” pungkasnya. (tma)