Anggaran Rp 1 Miliar Untuk APH Dipertanyakan

0
Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, Ade Indra Chaniago

RADAR PALEMBANG –  Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, Ade Indra Chaniago, meminta agar pihak, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengkaji ulang  usulan dana pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) Tahun 2022 yang menelan biaya Rp 1 M.

Diungkapkan Ade, usulan dana pendamping APH yang menggunakan APBD Palembang Tahun 2022 itu sangat aneh. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Ia membayangkan, jika anggaran Rp 1 M itu diperuntukan buat ruang kelas, pasilitas di sekolah, tentu manfaatnya lebih terukur. ” Harus dikaji ulang. Karena anggarannya cukup besar,”kata Ade, Kemarin (17/11).

Menurut saya aneh. Kok bisa penagihan pakai APH, terlebih lagi dana yg dikeluarkan tidak sedikit. Harusnya kreatif dalam politik anggaran, jangan asal copy paste. Jelas ini pemborosan,”ujar dia.

Ia menyebutkan sebelum membuat kebijakan, seharusnya dilakukan analisa, apa yang menyebabkan wajib pajak tidak taat dalam melakukan kewajibannya. “Perlu dilihat juga, apakah BPPD Palembang sudah memberikan teguran hingga sanksi bagi wajib pajak sebagaimana regulasi yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai ASN dan pembuat kebijakan, mereka dituntut untuk memberikan yang terbaik. “Karena mereka digaji dari uang rakyat. Jangan asal copas, karena belum tentu hasilnya maksimal, sementara biaya yang dikeluarkan tidak sedikit,”tukasnya. (zar)