Asosiasi Setuju Tambang Rakyat Berhenti Sementara

0
0 views
Massa dari asosiasi tambang rakyat saat menuju kantor Pemkab Muara Enim guna menuntut percepatan legalisasi tambang rakyat yang diajukan pemkab ke pemerintah pusat

RADAR PALEMBANG – Asosiasi tambang rakyat (TR) atau pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muara Enim mendukung penghentian sementara tambang rakyat ilegal. Sambil menunggu progres legalisasi PETI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim bergegas mencarikan solusi agar TR segera mungkin mendapat payung hukum.

Sejumlah asosiasi tambang rakyat di Kabupaten Muara Enim terdiri Asosiasi Masyarakat Batu Bara (Asmara), Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada), dan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, kemarin.

Kedatangan mereka guna menuntut percepatan legalisasi tambang rakyat yang diajukan pemkab ke pemerintah pusat. Sebelumnya asosiasi dan massa berencana menggelar aksi di halaman kantor Pemkab Muara Enim guna menuntut percepatan regulasi TR yang dijanjikan pemerintah.

Hanya saja, massa yang diperkirakan mencapai 500 orang tersebut batal mengelar aksinya setelah adanya imbauan dari Polres Muara Enim dan Kodim 0404/Muara Enim. Meski begitu, sejumlah personel beserta kendaraan anti huru-hara dan water canon telah dipersiapkan aparat.

Bahkan akses jalan ke kantor Bupati, Jl Ahmad Yani, Kota Muara Enim ditutup petugas menggunakan pagar kawat berduri. Kepolisian Polres Muara Enim hanya mengizinkan 10 orang perwakilan massa dan asosiasi menggelar pertemuan tertutup dengan Pemkab Muara Enim.

Sebelum berlangsung pertemuan tersebut, 10 orang perwakilan massa dan asosiasi terlebih dahulu melakukan swab di ruang rapat Bappeda. Dari hasil swab tersebut, 1 dari 10 orang dinyatakan reaktif. Namun pertemuan tersebut tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ekstra ketat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, perwakilan asosiasi menemui Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU) guna menanyakan langsung progres legalisasi tambang rakyat. “Kami ingin pemkab mencari solusi terbaik terkait tambang rakyat, segera legalkan sehingga masyarakat dapat bekerja dengan dilindungi payung hukum,” kata Herman Efendi, perwakilan dari asosiasi tambang rakyat Asmara.

Pihaknya juga meminta Pj Bupati segera menentukan pola kemitraan atau sistem koperasi yang bakal mengatur pertambangan rakyat tanpa izin agar dapat menjalani aktivitas pertambangan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami menuntut pemerintah mengupayakan pembuatan koperasi bagi kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan dengan bekerjasama perusahaan besar yang sudah ada izin. Selain itu bisa dengan membuatkan wadah kelompok penambang yang bermitra dengan perusahaan,” tuturnya. (seg/yan)