BI Dorong Kabupaten Bentuk BUMD Pangan

0
0 views
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel.

PALEMBANG, RP – Memasuki akhir triwulan IV 2019 harga bahan makanan sedikit terkoreksi hingga Oktober 2019, tekanan inflasi bahan makanan cenderung berkurang seiring tibanya musim panen. 

Meski demikian secara historis, inflasi akan meningkat pada periode per akhir tahun 2019. Karena itu, dalam jangka panjang perlu ada langkah antisipasi yang bisa sewaktu-waktu menangkal kenaikan harga sembako.

Salah satu yang didorong Pemprov Sumsel yakni membentuk BUMD bidang pangan. Namun, bukan hanya sekedar di tingkat pemprov Sumsel, tapi juga diinginkan terbentuk BUMD serupa ditingkat Kabupaten dan Kota.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Mawardi Yahya, saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Kabupaten/kota se-Sumsel yang digelar dihotel Arista Palembang, Selasa (26/11) siang.

Sumatera Selatan ini, kata Mawardi, merupakan penghasil bahan baku, dan ini mempengaruhi tingkat inflasi. Apalagi, sambung dia, produk ini (sembako,red) merupakan yang dihasilkan masyarakat bawah.

Ia menambahkan, sebenarnya, masyarakat mampu hasilkan ini (jenis sembako,red). Karena itu, lanjut Mawardi, kita akan membentuk BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, lalu kita akan adakan pelatihan (petani,red).

Lalu, lanjut dia, OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red) terkait (Sembako,red) ikut mendorong pembinaan petani tadi, kita semua merumuskan ini dalam hal penopang-penopang (ekonomi,red) kita. 

Karena itu Pemprov akan merumuskan upaya Pembentukan BUMD yang khusus akan menangani urusan pangan. Bukan saja ditingkat provinsi namun juga diharapkan muncul BUMD pangan di Kabupaten/kota.

“Ekonomi memegang peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai upaya menekan inflasi, kita akan bentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk menekan komoditas inflasi,” jelasnya.

BUMD Sumsel tersebut dikatakannya akan dipusatkan di Science Techno Park (STP)  yang berlokasi di Indralaya, sebagi  hibah dari Kemenristek. 

“STP ini kita manfaatkan bekerjasama dengan Bank Indonesia, dengan membentuk BUMD, nantinya dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga bisa berjalan dengan baik. Kabupaten/kota juga dapat terlibat di dalamnya,” ungkap Mawardi.

Dalam kesempatan tersebut, Ir H Mawardi Yahya meminta agar Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait agar ikut serta dan terlibat dalam pengawasan kenaikan inflasi jelang akhir tahun. 

“Saya minta para Kepala OPD terlibat aktif dalam pengawasan pengendalian inflasi, sebab meningkatkan perekonomian masyarakat Sumsel ini penting sesuai visi misi pemerintahan HDMY,” kata Mawardi Yahya.

Menurut mawardi, di Sumsel selama ini cenderung terlena dan terbuai dengan sejumlah event Internasional sehingga lupa dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumsel, Yunita Resmi Sari mengungkapkan ada sejumlah hal yang menjadi fokus pada TPID Sumsel kali ini. 

“Pada Rakorwil ini, empat hal yang menjadi fokus. Yaitu pengamanan jalur pangan, menjaga sisi ketersediaan pasokan dengan upaya swasembada produksi pangan, percepatan pembentukan BUMD pangan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan komoditas pangan, serta inflasi harus selalu dijaga pada level yang rendah dan stabil,’ katanya.

Yunita Resmi Sari melanjutkan jika semua pihak terkait aktif terlibat dalam mengawasi pengendalian pencegahan inflasi, pihaknya optimis angka kemiskinan di Sumsel dapat ditekan hingga satu digit sesuai visi misi pemerintahan HDMY.

Adapun Rakorwil TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel mengusung tema Memperkuat Sinergi dan Koordinasi TPID Sumsel Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Inflasi dan Upaya Mendorong Pembentukan BUMD Pangan, dengan menghadirkan narasumber Suratmin S Wijaya dari PT Food Station, Rudiansyah dari PT Jatim Graha Utama, dan Hengki Rahmadiansyah dari Puspa Agro. (dav)