Dewan Sumsel Panggil Rektorat Unsri

0
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli

RADAR PALEMBANG – Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami  mahasiswi Unsri terus diselidiki oleh kepolisian Polda Sumsel, untuk menggali informasi tersebut dijadwalkan pada Senin (6/11) Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil rektorat Unsri untuk menanyakan keterlanjutan kasus tersebut.

“Senin nanti ini kami akan memanggil pihak rektorat Unsri secara langsung, bagaimana perkembangan kasus tersebut,”kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli ST,MM Sabtu (4/12).

Syaiful sangat menyayangkan atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Unsri. Miris sekali jika itu dilakukan oleh oknum dosen yang seharusnya jadi panutan. Apalagi kampus adalah tempat bernaungnya para generasi muda untuk menimba ilmu.

“Sangat miris dan memprihatinkan, harusnya di dunia pendidikan khusunya di Sumsel, hal tersebut tidak harus terjadi,”ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya baru mengetahui hal tersebut setelah BEM Unsri mendatangi Komisi V DPRD seminggu yang lalu, untuk meminta bantuan perlindungan perihal kasus pelecehan seksual tersebut.”Seminggu yang lalu BEM Unsri mendatangi kami, dan langsung kami ambil tindakan,” jelasnya.

Sebagai ketua KAMMI tahun 2000, sambung Syaiful, siap memberikan bantuan advokasi agar hal tersebut tidak terulang lagi. JIka memang dibutuhkan Syaiful akan memberikan bantuan perlindungan dan menghilangkan rasa trauma yang terjadi pada korban pelecehan seksual.

“Kami ingin mengembalikan marwah UNSRI, jangan sampai ada oknum yang dapat merusak nama kampus,” tegasnya.

Kepada korban, Syaiful menyatakan telah menghubungi pihak dekan, semalam. Hal itu tidak boleh dilakukan. Dijelaskannya, korban harus tetap dilindungi dan didampingi.

“Semalam sudah dikonfirmasi, hal tersebut sudah diralat oleh rektorat, dan pertemuan tersebut tidak boleh tertutup,”cetusnya.

Komisi V DPRD mendesak rektorat memberikan sanksi tegas kepada kedua oknum dosen yang diduga yang melakukan pelecehan seksual.

“Jika memang terbukti secara hukum harus segera dipecat. Kami minta oknum dosen itu –baik di kasus pertama dan kedua — dihukum sesuai dengan undang undang berlaku, ini sangat memalukan dan disesali,”tukasnya. (zar)