KPUD Tunggu Regulasi Pusat

0

 

/// Mantan Koruptor Boleh Nyaleg

 

RADAR PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masih menunggu regluasi pusat terkait adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang mantan narapidana (napi) korupsi boleh mencalonkan diri (nyalge) sebagai anggota legislatif.

Seperti dikatakan Komisioner KPU Sumsel, Alexander Abdullah, setelah keputusan MA ini maka KPUD masih menunggu keputusan KPU Pusat seperti apa regulasi yang akan ditetapkan untuk caleg mantan korupter. ”Kita masih menunggu regulasi pusat, pasti kami akan menjalankan keputusan KPU RI,”ujarnya.

Diketahui, secara mengejutkan Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan mantan napi koruptor menjadi peserta pemeilu sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pileg nanti, dengan keputusan ini maka KPU akan membatalkan aturan dalam PKPU yang melarang eks mantan napi maju sebagai caleg.

Keputusan diambil, setelah banyak pihak mendesak MA untuk segera memutus uji materi terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Desakan itu muncul lantaran Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Sikap masih menunggu adanya regulasi pusat, juga diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah-daerah masih menunggu arahan KPU RI, seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Pada dasarnya kami mengapresiasi putusan MA tersebut, paling tidak putusan ini menghilangkan polemik ditengah-tengah masyarakat dan para pihak lainnya, baik itu stakehoder, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas. Tetapi untuk pelaksanaan, kita masih menunggu juknis dari KPU RI,” ungkap H Hasyim, ketua KPUD PALI, Minggu (16/9).

Terkait adanya nama Bacaleg di Kabupaten PALI yang diduga mantan terpidana korupsi, tetapi karena pada saat penetapan Dafrar Calon Sementara (DCS) terganjal aturan itu yang akhirnya mengundurkan diri, H Hasyim menjelaskan bahwa pihaknya tetap menunggu arahan dari KPU RI yang disampaikan ke KPU provinsi selanjutnya diteruskan ke KPUD kabupaten/kota.

“Memang ada beberapa nama Bacaleg, satu atau dua orang yang pernah mendaftar, tetapi mengundurkan diri, namun dengan adanya putusan MA tersebut, apakah yang bersangkutan boleh daftar lagi atau tidak?, atau kalau memang akan mendaftar lagi, apakah waktu tahapan tidak terganggu?, nanti kita menunggu arahan dari KPU RI,” jelasnya.

Terpisah, pengamat politik dan sosial, Bagindo Togar, megungkapkan, keputusan MA sulit untuk di laksanakan segera, karena faktor waktu yang tidak memungkina, kemudian juga aspek teknis lainnya.

“ Efektif hanya bisa jadi keputusan yang mengikat untuk Pemilu pemilu berikutnya. Juga bagi para caleg dituntut oleh lebih peka, peduli dan responsif terhadap persepsi Publik. Substansi Normatif tak selalu seiring dengan substansi Etik,”ujar bagindo, kemarin (16/9).

Dilanjutkan dia, etika selalu berhubungan dengan unsur kepantasan, masih pantaskah figur yang pernah melakukan pelanggaran hukum atau perilaku tercela untuk kembali dipercaya serta diberi amanah sebagai wakil rakyat.

Demokrasi lansung (liberal) kita pasca Thn 1955, adalah pasca era Reformasi yakni tahun 1999, jadi masih butuh dihadapkan dengan beragam tantangan dan perbaikan, agar diperoleh rumusan yang matang sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia.

“ dimana sistem demokrasi yang menjamin hak hak rakyat dengan selalu mengedepankan

kepentingan existensi negara. Artinya, Nilai nilai Demokrasi yang Linier dengan Tujuan Konstitusi,”ujar Bagindo.

Disisi lain, tidak hanya itu saja, PKPU no 26 tahun 2018 wajib di revisi atau dibatalkan bila para caleg mantan napi tindak pidana korupsi kembali diperbolehkan menjadi caleg, sementara penjadwalan KPU sangat disiplin dalam tahapan progres kerjanya.

Untuk itu sangatlah diharapkan, agar para bakal caleg eks napi koruptor untuk tidak memaksakan hasrat ( karir ) politiknya, sebab masyarakat dan pemerintah saat ini memiliki concern yg tinggi terhadap pemberantasan kejahatan korupsi. (zar/whr)