LEGALITAS LARANGAN MUDIK DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

0
0 views

 

Oleh :
PIERRE ADRIANZ NATHANAEL
(Mahasiswa FH Unsri Angkatan 2018)

RADAR PALEMBANG, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang
banyak di dunia, dan sangat majemuk (pluralisme), baik dilihat dari suku, ras,
budaya, agama, maupun wilayah. Dengan banyaknya penduduk dan luasnya dan
tersebarnya wilayah, serta sentra pertumbuhan ekonomi pada kota (urban),
menyebabkan banyak penduduk yang berasal dari daerah mencari sumber
penghidupan di kota-kota besar. Dengan banyaknya penduduk yang hidup di kota,
serta sifat budaya kekeluargaan yang masih kuat, maka hampir di setiap hari raya
idul fitri, dijadikan sebagai momen untuk mudik atau pulang kampung. Berkumpul
bersama keluarga besar di tempat asal masing-masing sepertinya telah menjadi
keharusan.
Lalu, apa yang menjadi masalah atau apa yang salah untuk mudik atau
pulang kampung lebaran 1442 H tahun ini. Sesungguhnya tidak ada yang salah
dengan keinginan mudik atau pulang kampung, namun yang menjadi persoalan
adalah di tengah situasi ancaman pandemi Covid-19, ditengarai dapat menjadi
cluster baru dalam penyebaran Covid-19. Atas dasar itu, Pemerintah
mengeleluarkan Surat Edaran yang pada intinya “melarang” kegiatan mudik atau
pulang kampung untuk berlebaran bagi semua penduduk, Karena adanya larangan
ini, maka dilakukan penyekatan pada titik-titik pintu keluar masuk antar daerah
dan/atau antar moda transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara.
Larangan dan upaya penyekatan yang dilakukan mulai tanggal 6 Mei ini
pun tidak serta merta dipatuhi oleh masyarakat. Diperkirakan sekitar 7 hingga 11 %
penduduk masih berusaha meloloskan diri dengan berbagai cara untuk mudik atau
pulang kampung, termasuk dengan menempuh alternatif jalan tikus. Hal ini
menunjukkan betapa budaya untuk berkumpul bersama keluarga masih begitu kuat,
dengan berani mengambil risiko apapun, termasuk menerobos penyekatan serta
kemungkinan menularkan atau tertular wabah Covid-19.
Mudik sendiri secara teori sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari
migrasi. Mudik merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk, dari satu wilayah
ke wilayah lainnya, dan akan kembali lagi ke daerahnya. Dengan demikian, mudik
dapat dikatakan sebagai migrasi sementara.
Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian
Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah menjadi dasar
yang melarang mudik atau pulang kampung lebaran bagi setiap penduduk. Surat
Edaran tersebut menyatakan bahwa mudik, atau mobilitas masyarakat selama
Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah harus ditiadakan, atau dibatasi, baik bagi
yang menggunakan transportasi pribadi maupun umum, melalui jalur darat, kereta
api, laut, dan udara. Dalam surat edaran ini juga diatur bahwa pembatasan mobilitas
ini dikecualikan untuk: pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan
keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik (misalnya berkaitan dengan
pekerjaan atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, keunjungan duka
anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga, dan
kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang).
Yang termasuk dalam pengecualian tersebut harus membawa dokumen
tercetak surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM). Surat
tersebut hanya berlaku untuk individual, satu kali perjalanan pergi-pulang lintas
kota, kabupaten, provinsi, atau negara, dan bagi pelaku perjalanan yang berusia
minimal 17 tahun. Disamping itu, ditambah harus menunjukkan hasil negatif test
antigen atau genose-C19.
Lantas, ini menimbulkan suatu pertanyaan. Secara hukum, bagaimana
kekuatan hukum dari surat edaran ini ? Dalam teori ilmu hukum adminstrasi negara
atau ilmu hukum tata pemerintahan, maka surat edaran (SE) bukan merupakan
produk hukum, dalam arti memilik kekuatan hukum untuk dapat dipaksakan. Hal
ini dapat dilhat dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka produk
hukum SE tidak dikenal sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan,
sehingga sebenarnya tidak mempunyai akibat hukum dan oleh karenanya tidak
dapat dipaksakan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, penerbitan SE dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya
sementara dan mendesak saja, dan hanya berlaku untuk internal lingkungan
pemerintahan. Sepanjang ditujukan dan/atau diberlakukan kepada semua
penduduk, maka kedudukan hukum SE ini hanyalah semacam “pedoman” saja
untuk mengatasi keadaan tertentu saja. Sehingga menjadi pertanyaan secara hukum,
bagaimana mungkin suatu SE diberlakukan secara massif dan terstruktur untuk
seluruh kalangan penduduk, dan dilakukan dengan paksaan penegakan hukum dan
penegakan disiplin di seluruh wilayah negara. Di sinilah muncul paradoks, antara
ketentuan hukum yang normatif dengan kemanfaatan dan keselamatan manusia.
Apabila kita tinjau dari situasi sekarang, maka tidak ada salahnya Surat
Edaran tersebut dipatuhi, mengingat dengan adanya mudik maka penyebaran
Covid-19 diprediksi akan dapat meningkat. Meski jika ditinjau dari segi hukum
secara normatif, Surat Edaran yang dikeluarkan tersebut dapat dikatakan sebagai
langkah yang tidak atau kurang tepat secara hukum, atau setidak-tidaknya masih
dapat dipersoalkan secara hukum, baik keberlakuannya, penegakannya, maupun
kekuatan hukumnya.
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka jenis dan hirarki dari
peraturan perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 8, maka yang dianggap
sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh:
MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan/lembaga/komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah
Undang-Undang, dan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa atau yang setingkat.
Berdasarkan hal ini, maka Surat Edaran bukanlah Peraturan yang memuat
ketentuan yang bersifat abstrak-umum dan yang dapat dipaksakan dan mempunyai
kekuatan mengikat menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun2011.
Meskipun norma yang terdapat di dalam Surat Edaran bersifat abstrak-
umum juga, namun berbeda dalam dasar kekuatan mengikatnya dengan Peraturan
yang secara tegas diatur melalui ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Itulah sebabnya, meski praktik penerbitan SE sudah menjadi
kelaziman dalam pemerintahan, namun SE bukanlah produk peraturan perundang-
undangan, melainkan suatu instrumen pemerintahan yang secara keluar (ditujukan
kepada masyarakat) menunjukkan bahwa seolah-olah merupakan suatu produk
hukum.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran
tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan
sebagai salah satu bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintahan, seperti yang
diberlakukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimuat di
dalam Pasal 15 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat yang
dimaksud merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah hanya boleh
membatasi aktivitas dari warga negara, bukan melarangnya. Hal ini tertuang jelas
dalam Pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah boleh melakukan
pembatasan demi kepentingan umum, tetapi pembatasan tersebut dituangkan dalam
instrumen hukum, yaitu Undang-Undang, bukan dalam bentuk peraturan lain.
Lalu, yang menjadi pertimbangan lain adalah pemerintah menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut,
disebutkaan bahwa PSBB diterapkan dengan melakukan pembatasan aktivitas
tertentu seperti pembatasan pada kegiatan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Tentunya, dengan beredarnya Surat Edaran yang menyatakan larangan
mudik, surat edaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kekarantinaan
Kesehatan. Surat Edaran tersebut melarang kegiatan mudik yang dilakukan
masyarakat, tetapi Undang-Undang hanya mengatur untuk membatasi kegiatan
masyarakat. Sejatinya, penggunaan diksi “larangan” dan “pembatasan” memiliki
perbedaan dalam kekuatan hukumnya, sehingga apabila pada Undang-Undang
menyatakan pembatasan dan Surat Edaran menyatakan larangan, maka surat edaran
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
Dengan demikian, pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi mengenai
kebijakan yang dikeluarkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di
masyarakat, terlebih lagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini dimana peran
Pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menghadapi situasi ini.(*)