Peran UPPB Dalam “PANGKAS” Rantai Penjualan Karet di Sumatera Selatan

0
0 views

Oleh    : Ir. Atika Soleh, MM

APHP Madya, Dinas Perkebunan Prov Sumsel

KARET alam merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan yang memberikan kontribusi  cukup besar terhadap penerimaan non migas, disamping peran strategis lainnya yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja dan perannya terhadap pelestarian lingkungan.

Disamping produktivitas karet yang  rendah, ternyata bahan olah karet (bokar) yang berasal dari Indonesia dikenal berkualitas rendah di pasaran internasional.  Hal ini dapat menyebabkan daya saing ekspor karet Indonesia menjadi lemah dibandingkan negara produsen pesaing seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan India.  Padahal untuk pasar ekspor terbesar di dunia, yaitu China, Indonesia dan Thailand merupakan saling bersaing.

Disamping itu, farmer share dan harga karet di tingkat petani di Indonesia jauh di bawah Thailand dan Malaysia. Faktor penyebabnya karena disamping kualitas bokar Indonesia lebih rendah dibandingkan kedua negara tersebut, juga rantai pemasaran yang lebih panjang. Oleh karena itu perbaikan kualitas bokar dan rantai pemasaran sangat perlu dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat.

Pemerintah sudah berusaha untuk memperbaiki kualitas bokar dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti mengeluarkan: (1) Standar Nasional Indonesia Bahan Olah Karet dengan SNI 0620472002, (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER10//2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang Diperdagangkan.

Namun demikian sampai saat ini masih saja kualitas bokar mutu rendah yang mendominasi pasaran karet di Sumatera Selatan.  Beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi petani masih tetap menghasilkan bokar mutu rendah yaitu; (1) permintaan bokar dari pabrik crumb rubber tidak mendukung peningkatan mutu, (2) dominasi pedagang perantara sejak lama, dan (3) belum terbentuknya kemitraan antara pabrik crumb rubber dengan petani.

Sumatera Selatan adalah Provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia, yaitu 1,08 juta ton dari luas lahan 1,3 Juta hektar.  Ada 576.139  rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini.  Jumlah rumah tangga petani ini merupakan yang terbesar dibandingkan tanaman perkebunan lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkomitmen dalam program karet bersih, membentuk UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar)  sejak tahun 2014 sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian No 38 tahun 2008 tersebut di atas.  Sampai dengan tahun 2020  sudah terbentuk 284  UPPB yang tesebar di 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Menurut Permentan  tersebut, satu UPPB harus  memiliki  luas kebun minimal  100 ha dan produksi lateks minimal 800 kilogram karet kering setiap tiga hari.  Sehingga dengan luasan karet di Sumatera Selatan  sebanyak 1.3 juta ha, maka ada potensi sebanyak 1.300 UPPB yang harus dibentuk. Misi dibentuknya UPPB adalah untuk menghasilkan karet bersih.

UPPB ini merupakan  salah satu bentuk saluran pemasaran yang terorganisir.  Secara umum saluran pemasaran karet di Sumatera Selatan memiliki dua bentuk yaitu; (1) saluran tradisional, dan (2) saluran terorganisir.  Saluran tradisional merupakan saluran yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh petani dan ini yang paling banyak berlaku dalam praktik yaitu mencapai 95% dari total produksi karet Sumsel, sisanya menggunaan saluran terorganisasi.  Macam saluran terorganisasi adalah melalui lelang dan kemitraan.

Saluran terorganisir indentik dengan karet bersih karena mereka harus menerapkan aturan tentang karet bersih yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2008  Bokar kualitas bersih apabila; (1) tidak ada kontaminan atau bahan-bahan lain selain karet, (2) menggunakan pembeku lateks yang dianjurkan, (3) tidak merendam bokar di air atau terkena sinar matahari langsung selama penyimpanan, dan (4) ketebalan slab tidak lebih dari 15 centimeter.

Pembentukan UPPB memberikan manfaat antara lain; adanya aturan yang disepakati secara musyawarah. Meningkatnya mutu bokar petani melalui pemasaran bersama, meningkatkan poisisi tawar petani dan media komunikasi petani agar dapat turut serta dalam program pengembangan karet rakyat.  Selain daripada itu,  melalui   UPPB petani dapat menjual hasil panen langsung kepada pabrik pengolah atau eksportir.  Sementara dalam pemasaran tradisional, petani harus melewati rantai penjualan ke pedagang desa, pedagang besar, pool-pool karet atau  pabrik pengolah karet.  UPPB memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan perbaikan mutu karet nasional melalui fungsi kelembagaan dan pemasaran yang terorganisir.  Melalui UPPB, mampu meningkatkan harga jual bokar petani antara Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 4.000,-per kilogram jika dibandingkan dengan menjual di pengepul. Hal ini dikarenakan, dengan menjual karet melalui pemasaran terorganisir, pabrik akan memberikan insentif harga terhadap mutu karet yang dihasilkan petani karena pabrik bisa mendapatkan karet yang bermutu baik, yang tidak memerlukan biaya ekstra dalam pengolahannya menjadi karet remah. (**)