Polda Sumsel Evaluasi PPKM

0
13
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Prov Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan.

RADAR PALEMBANG –  Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Prov Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan. Turut hadir Komandan Korem (Danrem) 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji dan Asisten Pemerintah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov Sumsel S A Supriono beserta jajarannya.

Menurut Rudi Setiawan, pertemuan yang bertempat di ruang reconfu Mapolda Provinsi Sumsel tersebut diadakan dalam rangka analisa dan evaluasi PPKM yang diperketat untuk wilayah Provinsi Sumsel terutama Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau. “Hari ini kita analisa dan evaluasi tentang PPKM yang diperketat untuk Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau” ujar Rudi saat ditemui, Senin (19/7/2021).

Selain PPKM mikro, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut. Seperti Vaksinasi Covid – 19, Ketersediaan obat, Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit, dan Bantuan sosial.

Menanggapi keluhan akan kekurangan vaksin di masyarakat, Wakapolda Prov Sumsel menyampaikan untuk menghabiskan vaksin yang ada terlebih dahulu, kemudian Pemerintah akan membuat perencanaan tentang penggunaan vaksin Covid – 19. “Habiskan vaksin yang ada terlebih dahulu, untuk vaksin gelombang kedua itu urusan Pemerintah Pusat yang nanti akan dibuat perencanaan tentang penggunaan vaksin,” katanya.

Brigjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan obat – obatan tetap tersedia dan akan memaksimalkan aparatur dari tingkat paling bawah untuk aktif mendistribusikan bagi yang memerlukan. Dirinya juga menyebut Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Depot Logistik (Dolog) serta  masyarakat akan saling membantu untuk mendistribusikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. “Kita berdayakan masyarakat untuk saling membantu kedepannya,” tambah Rudi.

Terkait penerapan PPKM menjenlang lebaran Idul Adha, Wakapolda tidak membenarkan adanya pergerakan masyarakat antar Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bila terjadi pergerakan masyarakat, Kepolisian dibantu aparat lainnya akan menerapkan peraturan Menteri Perhubungan bahwa masyarakat harus menunjukan kartu vaksinasi, hasil tes SWAB dan PCR.

Tentang wacana perpanjangan masa PPKM mikro, Rudi Setiawan mengaku tidak mengetahui apakah Prov Sumsel akan memperpanjang masa PPKM karena menurutnya hal tersebut merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. (mg1)