Revisi Target Pungutan Daerah

0
0 views

 

 

 

RADAR PALEMBANG – Badan Pendapatan Asli Daerah (Bappenda) Provinsi Sumsel mecatat, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga September 2017 baru sebesar 75,39 persen atau Rp 2,1 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 2,8 triliun. Meski demikian, realisasi tersebut dihitung sebelum dilakukanya revisi penerimaan.

Plt Kepala Bappenda Provinsi Sumsel, Neng Muhaibah mengatakan, revisi itu dilakukan mengingat penetapan target yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di awal tahun terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan wajib pajak saat ini. “Makanya dilakukan penyesuaian. Seperti BBKNB dinaikan lantaran adanya kebijakan kenaikan tarif BBNKB dari 10 persen menjadi  12,5 persen disamping pembelian kendaraan baru cukup tinggi,” katanya, Senin (23/10)

Dia menjelaskan, dari lima komponen pajak pungutan daerah, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan perolehan Rp 850 miliar atau 58, 27 persen dari target Rp 1,089 triliun. Dilanjutkan BBNKB sebesar 92, 61 persen atau Rp 555 miliar dari target Rp 600 miliar.

Akan tetapi, perhitungan tersebut sebelum adanya revisi, meskipun secara total untuk PKB dan BBNKB tetap sama yakni Rp 1,7 triliun. Maksudnya, PKB diturunkan dari Rp 1, 089 triliun menjadi Rp 850 miliar. Sedangkan BBNKB dari Rp 600 miliar dinaikan Rp 853 miliar. “Kalau perhitunganya dari realisasi revisi target maka pencapaian target PAD sudah cukup tinggi,” katanya.

Selain kedua sektor pungutan tesebut, pemasukan dari alat berat saat ini sudah 37,80 persen atau Rp 3, 67 miliar dari target Rp 9,710 miliar. Lalu,  pajak air permukaan sudah 50,80 persen atau Rp 7 miliar dari target Rp15 miliar, pajak bahan bakar kendaraan 71,5 persen atau Rp 484 juta dari target Rp677 juta. Juga, pajak rokok (trasfer pusat) realisasi 62, 67 persen atau Rp 271 juta.

Selanjutnya, untuk pajak kendaraan atas air terealisasi 65, 98 persen atau Rp 181 juta dari target Rp 275 juta. “Target pajak ini akan dikerjar hingga akhir tahun mendatang. Masih ada tersisa dua bulan lagi,” katanya.

Maka dari itu, Neng mengaku optimis bisa mencapai target. Mengingat, untuk PKB memang laporan secara bulanan. Tetapi untuk komponen pajak lainnya, biasanya perusahaan yang menjadi wajib pajak tersebut melakukan pembayaran mendekati tutup tahun. “Makanya kami optimis hingga tutup tahun realisasi akan tinggi,” katanya.

Selain itu, upaya yang juga dilakukan yakni memaksimalkan tim dilapangan termasuk samsat keliling, samsat corner hingga samsat desa. “Ya, kalau berkaca dari tahun lalu yang realisasi pajak mencapai  80 persen, kemungkinan tahun ini bisa menembus diatas 85 persen,” katanya.

 

Jatuh Tempo PBB

 

Seperti tingkat provinsi, untuk di daerah instansi terkait juga terus menggenjot penerimaan pajak hinggga akhir tahun. Semua sektor potensi penerimaan terus dikejar.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Iwan Mike Wijaya ST melalui Kabid Penagihan, Jepri Zulfikar mengungkapkan, kerap ditemui di masyarakat terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), masalah salah nama.

“Banyak masyarakat tidak mau membayar PBB, hanya permasalahan sepele. Salah nama saja. Contohnya, PBB atas nama pak Rudi menjadi pak Ruda, tetap saja objek pajak tidak mau membayar pajak,” terang Jepri.

Bila masih ditemukan permasalahan tersebut kata Jepri, silakan siapapun yang salah nama dan salah alamat, segera diperbaiki di Kantor BKD Kota Pagaralam. “Syaratnya, tentu hanya membawa KTP, KK, SPPT yang akan dibalikkan nama, kemudian isi lembaran form yang disediakan,” jelasnya.

Sedangkan bila salah ukuran tanah dan bangunan sambungnya, hal itu termasuk dalam kategori keberatan. “Syaratnya hampir sama saja, tinggal lagi ukuran tanahnya, berapa yang akan diperbaiki, ukuran bangunannya berapa yang akan diperbaiki. Nantinya, Tim BKD akan turun ke lapangan, melakukan proses pengecekan dan pengukuran ulang, khusus untuk ukuran tanah dan bangunan yang berubah,” paparnya.

Ditanya kapan batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ? Jepri menjawab, jika masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 akan berakhir 31 Oktober 2017, bagi masyarakat yang belum membayar PBB-P2, harap dapat untuk segera membayar PBB, kalau ada yang jauh dari kota atau pasar, silakan hubungan Ketua RW/RT atau kelurahan.

“Untuk dapat dibantu membayar PBB, tapi bila kebetulan pergi ke Pasar, silakan dapat datang langsung ke Bank SumselBabel Cabang Pagaralam, dengan membawa SPPTnya. Kita juga mengimbau kepada masyarakat, jangan sampai terlambat membayar PBB-P2, lewat ATM pun bisa datang ke ATM Bank SumselBabel,” imbuhnya.

 

 

Rp 100 Juta per Bulan

 

Untuk Kota Prabumulih, seperti disampaikan Kepala UPTD Samsat Ir Efriliansyah MSI di dampingi  stafnya Doni SH MH, untuk  omset pemasukan pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di unit tempatnya bernaung per bulannya mencapai Rp 100 juta.

Menurutnya, dalam satu hari , warga Kota Prabumulih yang mengurus PKB cukup tinggi. Meskipun ekonomi sulit, tapi tidak menyurutkan niat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Dia menyebutkan, per hari ada puluhan berkas wajib pajak yang masuk ke Samsat.

”Jika di  hitung-  hitung nilai uang  perhari  lebih kurang  Rp 20 jutaan per hari uang yang masuk  dari pembayaran PKB konsumen dan  diperkiirakan uang masuk dari hasil biaya  PKB sebesar Rp 100 juta perbulan,’’ ujar Doni.

Ditambahkanya, untuk omset  target pajak kendaraan bermotor (PKB)  di tahun 2017 ini sebesar  Rp 40.674.905.151, dengan realisasi sebesar Rp 23.643.056.660  dan pencapaian PKB sebesar  58,13 Persen

 

Kena Denda

 

Sementara itu, untuk Kabupaten Muratara tercatat per September 2017 ini 64 persen pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). Data tersebut diperoleh dari Dinas Keuangan Daerah (BKD)Kabupaten Muratara.

Kepala BKD Kabupaten Muratara, Duman Fashcyal melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Amirul Nawar mengungkapkan sampai saat per September baru 64 persen pembayaran PBB dan jika tidak dibayar akhir bulan ini akan dikenakan denda 2 persen.  “Baru 64 persen masyarakat yang ada diseluruh kecamatan yang membayar PBB,”katanya kemarin.

Lanjutnya, apabila sampai akhir September ini PBB warga belum dilunasi akan dikenakan denda 2 persen bagi tiap rumah, karena bulan ini sudah masuk jatuh tempo.

Mengenai pelunasan PBB menggunakan uang pribadi Kepala Desa bahkan menggunakan Dana Desa (DD) itu urusan Kades sendiri. Amirul menghimbau kesadaran masyarakat supaya kewajiban membayar PBB segera dilunasi, kerena itu merupakan pendapatan daerah di Kabupaten Muratara.

Sementara itu, salah satu desa, yakni Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung, Iwan Junaidi mengatakan untuk pembayaran desanya sudah selesai semua. “Alhamdulillah kita sudah lunas semua, yang dibayar  dalam tiga tahap dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp 32 Juta,”ucapnya, Senin (23/10).

Saat disinggung mengenai pembayaran menggunakan DD, Iwan mengatakan untuk desanya tidak, semuanya dari masyarakat. “Didesa kita masyarakat yang bayar, tidak ada menggunakan DD, boleh cek ke yang bersangkutan, Malah tahun ini ada penambahan peserta pajak,”imbuhnya. (tma/dio/jam/and)