“Saya Ketua Tim Nawacita Presiden RI, Berjuang Lawan Mafia Tanah”

0
390 views

RADAR PALEMBANG – KEJADIAN kurang mengenakkan dialami Ruri Jumar Saef dalam kunjungannya menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (13/9/2021) siang.

Ya, dalam kunjungannya, Ketua Tim Nawacita Presiden RI Joko Widodo ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu dengan pengenaan kasus diduga melakukan penipuan.

Bahkan, Polda Bengkulu melalui Kabid Humas, Kombes Sudarno menggelar keterangan press atas penangkapan tersebut, Selasa (14/9). “Orangnya sudah kami amankan di Mapolda Bengkulu, RJS diamankan karena diduga melakukan penipuan terhadap masyarakat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun,”kata dia.

Saat melancarkan aksinya, dalam keterangan pers tersebut, RJS dijelaskan mengaku sebagai staf khusus Presiden RI dan juga mengaku sebagai Ketua Tim Nawacita Presiden RI.

Ruri sendiri berkunjung ke Bengkulu, dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan eks Koperasi Sanabah Makmur PT Agrisinal dan PTPN VII di Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya, Senin (13/9/2021) siang.

Dimana, Tanah yang diklaim milik adat Desa Urai tersebut saat ini dikuasi sejumlah oknum dan perusahaan perkebunan. Proses yang telah berjalan panjang sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini belum tuntas,dan bahkan masyarakat sempat menggelar aksi serta menduduki lokasi tersebut.

Namun, tak waktu lama, Polda Bengkulu akhirnya membebaskan Ruri Jumar Saef. Atas kejadian tersebut, Ruri berang dan mengklarifikasi atas fakta yang sebenarnya mengenai siapa dirinya, dan apa tugas yang dijalankan selama ini.

Ditemui di Palembang, Jumat (17/9) siang, Ruri mengatakan dirinya mengklarifikasi status dan kedudukannya sebagai apa, karena dari Senin 13 September 2021, banyak terjadi simpang siur informasi yang tidak jelas dan tentunya akan merugikan bapak presiden, saya, dan keluarga saya karena banyaknya berita miring akan jadi preseden buruk kedepannya.

Ruri menyampaikan bahwa bukan berstatus Staf Khusus Presiden, tetapi ketua Tim Nawacita Presiden RI yang mendukung, mengawal visi dan misi Presiden RI Ir H Joko Widodo yang turun langsung ke Desa terpencil tertinggal dan rawan konflik untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

Dan, sambung dia, hal ini telah di lakukan tidak hanya sekali, tetapi sudah berjalan sejak tahun 2014 hingga sekarang. “Basic saya adalah konsultan perencana teknik bukan orang politik saya adalah profesional murni di minta oleh keluarga Presiden untuk membantu beliau tentu saya senang untuk berpartispasi menjalankanya.”

Mengenai pengalaman selama ini, dirinya bercerita, saya punya pengalaman memberdayakan masyarakat petani dan nelayan miskin di daerah tertinggal, berbekal itukah saya siap turun ke lapangan dengan resiko apapun, bagi saya belum dikatakan manusia kalau tidak jadi manfaat di bumi Allah Subhanahu Wa Ta’ala ini.

“Saya sadar apa yang saya kerjakan ada banyak pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran saya di desa atau daerah yang saya kunjungi atau pun yang mengudang saya, akan tetapi berkat dukungan saudara, teman-teman LSM, Wartawan, tokoh pemuda, tokoh adat dan para petani, nelayan miskin yang ada di daerah miskin tertinggal dan rawan konflik sangat mengharapkan peran maka kami berusaha hadir,”jelas dia.

Ia menambahkan, untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka agar dapat terbantukan oleh negara tentu dengan peraturan dan peratuan yang berlaku.

Dalam penanganan konflik lahan, kata Ruri, tentulah masyarakat desa miskin akan berhadapan dengan para mafia tanah yang tidak segan melakukan, pembunuhan karakter, intimidasi verbal, kriminalisasi terhadap masyarakat termasuk juga yang membantu permasalahan tersebut dengan menggunakan oknum aparat dan oknum pejabat baik dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

Oknum tersebut, kata Ruri, mereka tidak segan melakukan langkah apa saja yang penting mereka menang dan tujuan mereka berhasil dengan menghalalkan segala cara tapi mereka tidak sadar apa yang mereka buat hanya lah mengejar fatamorgana kehidupan.

“Maka kami Tim Nawacita Presiden Joko Widodo hadir untuk ikut berperan memastikan langkah penegakan hukum yang berkeadilan untuk dapat mengembalikan hak rakyat agar dapat hidup layak dan sejahtera,”tegas Ruri Jumar Saef.

Tak hanya itu, sambung Ruri, keberadaan Tim Nawacita ini juga turut menggali potesi yang ada di daerah mereka tinggali untuk diangkat potensinya, agar dapat mandiri di tanahnya sendiri.

“Kami telah melakukan dan memastikan pekerjaan pembangunan perbaikan jaringan irigasi desa, pembangunan jalan usaha tani, pembuatan sertifikat, serta mengawal beberapa kasus sengketa lahan yang melibatkan mafia,”ungkap dia.

Sebagai contohnya, lanjut Ruri, seperti kasus tanah di sengketa tanah yang telah berjalan 50 Tahun milik Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling dengan terlapor Raden Helmi Fansuri yang hingga saat ini belum ada kejelasan dikarenakan belum ada surat penjelasan terhadap putusan yang sudah Inkrach dari pengadilan yang diminta dari pihak penyidik Polda Sumatera Selatan.

Dimana, sambung dia, sampai saat ini terlapor masih bebas menikmati harta warisan milik orang lain. “Kasus tanah pembebasan jalan Tol milik M.Soleh yang telah bergulir sekian lama di pengadilan PN Menggala Lampung, dan terlihat unik karena muncul 4 orang semua bernama Soleh dan baru baru ini kami mendapat laporan bahwa M Soleh yang mengaku selaku pemilik pada waktu meminta sidang di mundur dan disetujui panitera.”

Eh, kenang Ruri, malah besoknya sidang lapangan di percepat tentu ini sangat janggal. Dan, kata dia, kasus yang sering terjadi kriminalisasi dengan melibatkan mafia tanah, mafia hukum ,dan mafia peradilan adalah kasus sengketa tanah Eks HGU dan Plasma masyarakat yang tidak dibayar.

Kelanjutannya, kata Ruri, malah hak atas kepemilikan tanah hilang karena 1 hektar lahan bisa menghasilkan Rp 35 Juta/hektar tentu kalau di kalikan 1.000 hektar, dapat menghasilkan puluhan miliar, mereka tidak segan melakukan langkah apapun.

“Kami berjalan dari Sabang sampai Merauke, dari Morotai ke Miangas dengan dukungan relawan, LSM, aktivis dan media untuk hadir. Tetapi baru sekali ini ada permasalahan terjadi saat dirinya turun ditengah masyarakat di Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu,”kata dia.

Padahal, akui Ruri, kedatangannya ke Desa Urai untuk mendengarkan aspirasi terkait dengan harapan keluhan dan tangisan air mata masyarakat untuk dapat berkehidupan layak, agar dapat mengelola lahan untuk bermukim dan berkebun di lahan seluas 2.700 Hektar yang masa HGU lahan tersebut kan habis di tahun 2023.

“Saya ketua tim nawacita Presiden yang mendukung, mengawal program dan visi misi Presiden Ir H Joko Widodo. Bukan untuk duduk bersama pejabat akan tetapi duduk bersama masyarakat miskin dan tertindas langsung berjumpa untuk mendengarkan harapan, keluhan aspirasi masyarakat yang suaranya tidak didengar,” jelas Ruri.

Dirinya saat penangkapan, dimintai klarifikasi Polda Bengkulu dalam bukan karena status dirinya yang dikatakan staf kepresidenan atau ketua tim nawacita. Tetapi dimintai klarifikasi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan saat menggelar pertemuan di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (14/9) kemarin.

Saat dimintai klarifikasi Ruri mengaku ditanya terkait dengan surat tugas, tetapi hal itu tidak bisa ditunjukkan karena Tim Nawacita, bukanlah masuk dalam lembaga negara yang menggunakan uang dan fasilitas dan anggaran negara, Tim Nawacita adalah Tim Keluarga Presiden dibentuk oleh adik sepupu Presiden Joko Widodo yaitu Joko Daryanto.

Dimana, tegas Ruri, untuk dapat berperan serta mengawal Visi dan Misi serta Program Nawacita Presiden. “Silahkan di konfirmasi pada beliau saya pada posisi apa,” imbuhnya.

Ruri datang ke Desa Urai setelah mendapat undangan dari perangkat desa setempat. Ruri memang ditugaskan membantu masyarakat yang kesulitan dengan sengketa lahan dengan perusahaan.

Masyarakat Desa Urai, kata Ruri, yang punya rumah di Pesisir Pantai terancam tidak punya tempat tinggal karena ancaman abrasi. “Kemudian ada HGU kelapa sawit yang habis masa pakainya tahun 2023, Ruri datang untuk membantu masyarakat agar mendapatkan lahan untuk ditinggali.”

“Dari pertemuan kemarin saya sudah mengarahkan untuk menyiapkan Peta Topografi, Peta Desain Tata Letak Bangunan dan CPCL serta Surat Permohonan Kepada Bapak Presiden yang juga di tembuskan pada kementerian terkait,”jelas Ruri.

Ruri Jumar Saef sangat menyesalkan banyak pemberitaan atas dirinya terkait adanya staf khusus palsu yang dianggapnya kurang baik karna tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Meski demikian, sandungan tersebut tak membuat seorang Ruri Jumar Saef patah arang. Justru tugasnya sebagai ketua Tim Nawacita Presiden RI Joko Widodo makin membuat dirinya kuat berjuang membantu masyarakat, terkait persoalan sengketa lahan. (Dav)