Soroti Pilkades, Sekolah Daring, Prokes, Hingga Layanan Capil

0
2 views
Komisi I DPRD PALI Suarno saat penyampaian hasil kerja pada rapat paripurna VIII dalam rangka menyelesaikan pembahasan LPJ Bupati PALI terkait pelaksanaan APBD tahun 2020. 

RADAR PALEMBANG –  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten PALI, dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang akan digelar serentak pada Oktober  mendatang, agar transparan dalam hal administrasi dan tidak adanya praktik pungli supaya gelaran berjalan aman dan damai.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi I DPRD PALI Suarno saat penyampaian hasil kerja Komisi-Komisi DPRD PALI pada Rapat paripurna VIII dalam rangka menyelesaikan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ)  Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait pelaksanaan APBD tahun 2020, Selasa (27/7).

“Kepada DPMD PALI kami dari Komisi I menyarankan pada pilkades mendatang lebih transparan administrasi dan tidak ada pungli pada proses tahapan. Juga terkait desa persiapan yang sudah lima tahun berjalan, kembali melakukan evaluasi tentang syarat pemekaran desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan lainnya sehingga ada kejelasan status desa persiapan di Kabupaten PALI,” ujar Suarno.

Menyikapi kinerja perangkat daerah pada masa pandemi, Suarno menyarankan agar meski dibatasi jam kerja atau penerapan kerja shift pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Terhadap Dinas Kesehatan, Suarno memberikan apresiasi karena Dinkes telah bekerja maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19 dan melakukan vaksin di beberapa wilayah sampai dosis kedua. Dinkes juga harus terus bersosialisasi tentang protokol kesehatan juga menyarankan agar polindes harus dioptimalkan.

Dinas Pendidikan, Komisi I menyarankan proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun proses tatap muka tertunda dan melakukan secara online. Namun perlu diperhatikan ketersediaan jaringan internet yang mana ada beberapa wilayah sulit mendapatkannya. Komisi I juga menyarankan agar honor pendidik harus diperhatikan.

Komisi I DPRD PALI juga memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan ditengah pandemi Covid-19.

Komisi I sangat mendukung program Dinas Sosial di antaranya bansos, bantuan pangan non tunai dan lainnya karena sangat membantu masyarakat di tengah pandemi. Program PKH juga bantuan lainnya harus diprioritaskan membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Suarno juga menyoroti kinerja BPBD, Satpol-PP, Dishub dan TNI juga Polri yang telah bekerja keras menekan penyebaran Covid-19 dan kepada RSUD, Komisi I merekomendasikan untuk menambah gedung terutama dalam mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 dan memperhatikan ketersediaan oksigen.

Terakhir Komisi I menyarankan pada sektretariat dewan untuk lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap seluruh anggota dewan dan menambah kerjasama dengan media agar penyebaran informasi kegiatan di DPRD PALI lebih efektif.

Rapat paripurna VIII dalam rangka menyelesaikan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ)  bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait pelaksanaan APBD tahun 2020, dipimpin langsung ketua DPRD PALI H Asri AG diikuti 19 anggota dewan dari 24 anggota yang ada juga dihadiri Bupati PALI H Heri Amalindo dan Wakil Bupati PALI H Soemarjono, Pj Sekda PALI Kartika Yanti dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab PALI.

Selain dari Komisi I, hasil kerja Komisi II dan Komisi III juga disampaikan. Komisi II disampaikan Mulyadi, dan Komisi III disampaikan Edi Eka Puryadi yang menyoroti kinerja dan memberikan saran kepada OPD yang menjadi mitra.

“Kami ucapkan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD PALI yang telah berkenan membahas LPJ APBD tahun anggaran 2020. Hasil pembahasan ini akan kami sampaikan ke gubernur untuk menjadi Peraturan daerah. Kami juga meminta kepada seluruh seluruh OPD, apa yang menjadi usulan dan saran dari semua komisi agar dilaksanakan. Jalin komunikasi dengan komisi yang menjadi mitra kita kalau perlu studi banding komisi kita ikut agar terjalin sinergi. Karena membangun PALI harus bersama-sama antara eksekutif dan legislatif,” kata Bupati saat menyampaikan sambutannya. (whr)