Swasta Bakal Ditawari Jadi PLN

0

 

RADAR PALEMBANG – Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar. “Dalam rangka mempercepat rasio elektrifikasi dan melistriki desa yang tidak berlistrik, maka semua potensi yang ada kita kembangkan. Kalau PLN bisa kembangkan semua ya silakan. Kalau ada pemda atau perusahaan mau menjalankan ya silakan juga. Kan perlu payung hukum, diterbitkan Permen-nya,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (23/11).

Tapi meski diserahkan pada swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat. Masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik swasta atau BUMD tetap mendapat subsidi dari pemerintah.

Subsidi tersebut bisa disalurkan kepada badan usaha swasta atau BUMD. Sama seperti BBM bersubsidi yang juga bisa disalurkan ke daerah-daerah terpencil oleh badan usaha swasta (misalnya PT AKR Corporindo). “Dengan tarif nasional, kalau ada pelanggan 450 VA tentu kita subsidi. Pada BBM sudah dilakukan, BBM bersubsidi diserahkan ke Pertamina dan badan usaha lain. Begitu kira-kira. Yang penting yang menerima subsidi bukan swasta, sesuai Undang Undang yang menerima subsidi adalah masyarakat,” papar Jarman.

Jarman mengungkapkan, kalau hanya mengandalkan PLN, sulit sekali melistriki 2.500 desa yang sekarang masih gelap gulita. Tapi bukan berarti pemerintah akan mengobral izin untuk swasta dan BUMD. Jika PLN sudah punya rencana untuk membangun infrastruktur listrik di suatu daerah, bisa dilistriki dengan cepat, maka wilayah usaha tersebut tidak akan diserahkan pada swasta dan BUMD.

“Kita lihat, kalau hanya mengikuti skema yang biasa, berapa lama lagi? Kalau PLN bisa ya silakan, tapi jangan hanya rencana, kita harus implementasi. Kalau daerah itu masih kosong, kemudian ada perusahaan lain bisa melistriki, kenapa tidak? Tapi kalau PLN bisa ya silakan. Problemnya kan sekarang banyak yang belum bisa dilistriki,” ucapnya.

Sudah ada contoh nyata bagaimana suatu daerah bisa dilistriki oleh badan usaha selain PLN, yaitu Kabupaten Pelalawan di Riau yang sudah sejak 10 tahun lalu dilistriki oleh BUMD. Tarif listrik di sana pun sama dengan tarif listrik PLN di seluruh Indonesia.

“Bagaimana desa yang tidak berlistrik itu bisa dilistriki tidak hanya oleh PLN, tapi juga misalnya oleh BUMD. Sudah ada contohnya di Pelalawan, sudah 10 tahun, BUMD di sana pelanggannya sekitar 6.000. Skema ini akan kita kembangkan supaya cepat,” cetus Jarman.

Sementara itu, Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa PLN juga punya rencana yang mirip dengan pemerintah. PLN juga ingin menggandeng swasta untuk melistriki 2.500 desa terpencil yang belum berlistrik. Usulan PLN sudah disampaikan melalui surat resmi kepada Kementerian ESDM.

Bedanya, dalam usulan PLN tersebut swasta tidak menjual listrik langsung ke masyarakat, hanya membangun pembangkit beserta jaringannya, lalu listrik dijual ke PLN, dan PLN yang menjual ke masyarakat.

Alasannya, biaya pokok produksi (BPP) listrik di daerah-daerah terpencil itu sudah pasti lebih mahal dibanding BPP listrik secara nasional. Kalau dijual dulu ke PLN, PLN bisa membuat harganya sama dengan daerah-daerah lain dengan cara subsidi silang, sehingga masyarakat di desa terpencil bisa menikmati listrik dengan harga yang sama seperti di kota-kota besar. Prinsipnya, PLN ingin harga listrik untuk masyarakat berkeadilan.

“Apapun pilihannya, tapi pasti daerah-daerah terpencil tersebut perlu subsidi. Kalau pakai pembangkit hybrid dengan populasi penduduk kecil pasti lebih mahal dari BPP hari ini. Kalau di PLN kan bisa berlaku subsidi silang. PLN bukan hanya menjual ke daerah terpencil tapi juga ke kota-kota besar, dari situ ada subsidi silang,” tutup Nicke. (dna)