Tuntaskan  Kekerasan Seksual di Kampus

0
Webinar yang digelar ICMI Kota Palembang membahas Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2021.

RADAR PALEMBANG –  Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MASIKA ICMI) Kota Palembang melakukan Webinar Nasional terkait Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 dengan teman : Pengentasan Masalah Kekerasan Seksual atau Legalisasi Kebebasan Seksual di Kampus? Kegiatan  berlangsung secara virtual melalui zoom meeting pada Sabtu (20/11) dan di ikuti kurang lebih 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut antara lain Jialyka Maharani selaku anggota DPD/MPR RI perwakilan Sumatera Selatan, Ustadz Taufik Saiman sebagai Ketua Ikatan Da’i Indonesia Kota Palembang, Rizki Agus Saputra selaku Advokat dan Direktur Advokasi dan Investigasi Lembaga Kajian Hukum PP KAMMI, dan juga ada Putri Haryani mewakili Fungsionaris KOHATI PB HMI serta Komisi Ekonomi di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dunia.

Ketua Pelaksana kegiatan,Andi Asril mengatakan bahwa kegiatan Webinar dan diskusi terkait permasalahan bangsa dan masyarakat adalah nilai yang terkandung dalam organisasi MASIKA ICMI.

” Adanya Pro kontra terhadap Permendikbud ini, membuat kami mesti menggali khazanah ilmu dengan berdiskusi mendengarkan dari banyak pihak terkait peraturan ini,”kata Andi.

Dalam pemaparannya serta diskusi tanya jawab peserta pada kegiatan tersebut, para narasumber sepakat untuk mendukung Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tersebut dengan berbagai catatan.

Senator Jialyka Maharani mengatakan.ada baiknya pemerintah mendengarkan juga masukkan dari beragam kelompok dan ormas yang sudah peduli terhadap peraturan yang akan segera di implementasikan ini. “Mari kita duduk bersama dan saling memberikan masukan positif untuk pengentasan kekerasan seksual di kampus ini,”ujarnya.

Sementara itu,, Ketua Umum MASIKA ICMI Palembang Wawan Setiawan selaku moderator dalam kegiatan tersebut juga memberikan kesimpulannya, bahwa MASIKA ICMI Palembang mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dengan catatan agar direvisi, tiada salah ketika pemerintah mengajak ormas, ahli,tokoh agama dan tokoh pendidikan duduk bersama dan membincangkan lagi.

“Ada tiga frasa kata—Jika Dilakukan Atas Suka Sama Suka– menjadi multitafsir. Implementasi dari peraturan inilah yang terpenting. Banyak kasus pelecehan seksual di kampus dan banyak yang tidak dilaporkan. Ini lantaran korban malu dan  tidak tau mau melapor kemana serta jaminan atas pendidikan dan pendampingannya” ujarnya.

Ditambahkan Wawan, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sangat baik.  Dalam pengentasan kekerasan seksual itu, korban akan di dampingi dan ada satgas terkait. Yang tepenting yaitu  korban mendapatkan hak perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan bagi korban.

‘’Harapannya agar pemerintah sesegera mungkin mengajak elemen masyarakat untuk kembali duduk dan mendengarkan suara aspirasi yang ada, agar kita kedepan fokus dalam implementasi peraturan itu,sehingga menciptakan kampus merdeka, yang aman dan nyaman,’’kata dia.(zar)